Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdulla. Foto: Erman/Man

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan setidaknya ada 2 isu besar dalam desain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Pertama, yaitu melanjutkan berbagai agenda strategis nasional jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju SDM unggul dan reformasi birokrasi serta revitalisasi industri. Kedua, yakni respon kebijakan atas berbagai tantangan tahun 2023 mendatang.

Banggar akan menjadikan kedua isu strategis tersebut sebagai agenda pokok pembahasan RAPBN 2023. “Maka, desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis antara lain pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat. Kita memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu,” ujar Said dalam rilis pers yang diterima Parlementaria, Kamis (18/8/2022).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70 persen pendapatan negara maka Indonesia memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan. Tak hanya itu, tandas Said, integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan Undang Undang HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan objek pajak sekaligus kepatuhan wajib pajak.

Terkait hal itu, Said mengingatkan agar optimalisasi PNBP melalui berbagai program hilirisasi terus ditingkatkan oleh pemerintah dan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik. Serta, sambung Said, Pemerintah wajib mengelola berbagai belanja strategis antara lain dalam sektor program subsidi pangan harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga terjangkau.

Oleh sebab itu, tegas Said, program pencadangan pangan nasional menjadi kebutuhan wajib. Dashboard pangan nasional harus termonitor secara langsung di Kantor Presiden secara real time dan memastikan kecukupan konsumsi domestik sebelum membagi surplus bahan pangan untuk ekspor. Sebaliknya, kebijakan impor bahan pangan harus mencakup komitmen keberlanjutan pasokan, harga yang ekonomis serta tata kelola impor bahan pangan yang transparan dan akuntabel.

“Pemerintah juga harus melakukan berbagai reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas dunia, memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi. Lalu melanjutkan berbagai program strategis nasional seperti IKN, pengembangan food estate dan reforma agraria. Pemerintah juga harus disiplin mengelola defisit APBN 2023 dikisaran 2,61-2,85 persen PDB dengan menjaga tingkat utang tahun depan kisaran 40,58 persen PDB. Terakhir, wajib dipastikan keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter,” tutup Said. (pun/aha)